Alasan Prabowo Tunjuk Militer Jadi Dirjen Bea dan Cukai
Jakarta, 24 Mei 2025 — Presiden indonesia ini membuat gebrakan baru dengan Alasan Prabowo menunjuk seorang perwira tinggi militer aktif sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Langkah ini mengundang perhatian publik dan memicu perdebatan di berbagai kalangan, terutama menyangkut netralitas sipil dan militer serta efektivitas reformasi birokrasi di sektor strategis.
Penunjukan ini diumumkan setelah rapat terbatas yang digelar oleh tim transisi Prabowo-Gibran di Jakarta. Meski belum menyebutkan nama secara resmi, sumber internal menyebutkan bahwa sosok yang dipilih berasal dari matra Angkatan Darat dengan latar belakang intelijen dan penegakan hukum.
SUMBER GAMBAR : KilauBerita
Alasan Strategis dan Keamanan Ekonomi
Dalam pernyataan persnya, Alasan Prabowo menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas impor ilegal, penyelundupan, serta penghindaran pajak yang merugikan negara. “Bea Cukai adalah garda depan dalam menjaga kedaulatan ekonomi kita. Untuk itu, dibutuhkan figur yang disiplin, tegas, dan bebas dari kepentingan bisnis,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan bahwa latar belakang militer bukan berarti mengabaikan prinsip-prinsip sipil dalam birokrasi. “Kami tetap menjunjung tinggi sistem demokrasi. Namun dalam konteks perang melawan penyelundupan dan korupsi, dibutuhkan strategi yang lebih keras dan kepemimpinan yang kuat,” tambahnya.
Tanggapan Pro dan Kontra
Langkah ini menuai tanggapan beragam. Beberapa kalangan menilai keputusan ini sebagai upaya mempercepat reformasi di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang selama ini dikenal rawan praktik korupsi dan kolusi.
Ekonom dari Institute for Economic Reform, Dr. Angga Priatama, menilai penunjukan perwira militer bisa menjadi momentum positif jika dilakukan dengan pendekatan profesional. “Asalkan orang yang ditunjuk memiliki pemahaman mendalam tentang perdagangan internasional, regulasi pajak, dan sistem logistik nasional, maka latar belakang militer bisa menjadi nilai tambah, bukan penghalang,” katanya.
Namun, kritik juga datang dari kalangan pegiat HAM dan organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai keterlibatan militer dalam jabatan sipil berisiko menabrak prinsip demokrasi dan memperkuat militerisme dalam pemerintahan. “Kami khawatir langkah ini akan menjadi preseden buruk dan membuka jalan bagi dominasi militer dalam institusi sipil,” ujar Dira Amara, peneliti dari Lembaga Pengawasan Pemerintahan Sipil (LPPS).
SUMBER GAMBAR : KilauBerita
Langkah Lanjutan dan Evaluasi Kinerja
Tim transisi menyatakan bahwa masa awal kepemimpinan Dirjen baru ini akan dipantau secara ketat, dengan target-target yang terukur, seperti peningkatan pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan perbaikan indeks transparansi institusi.
Kementerian Keuangan juga telah diminta untuk membentuk satuan pengawasan independen yang akan bekerja sama dengan KPK dan BPK dalam memantau pelaksanaan reformasi DJBC ke depan.
Kesimpulan
Penunjukan perwira militer sebagai Dirjen Bea dan Cukai menandai arah baru dalam kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Di satu sisi, langkah ini menunjukkan keseriusan dalam memberantas korupsi dan penyelundupan. Di sisi lain, muncul tantangan untuk memastikan profesionalisme dan batas antara militer dan sipil tetap terjaga dalam kerangka negara demokrasi. Masyarakat kini menanti apakah langkah berani ini akan membawa perubahan positif atau justru menimbulkan polemik lanjutan.
Baca Juga : Cekcok Soal Kunci Motor Berujung Maut Tewas di tikam tetangga