Kebijakan Kontroversial di RajaAmpat Ancaman Serius terhadap Hutan dan Ekosistem Alam – Raja Ampat, sebuah kepulauan di Papua Barat yang dikenal sebagai surga bawah laut dunia, kini menghadapi ancaman serius akibat kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan lingkungan dan masyarakat adat. Di balik keindahan alamnya, muncul kekhawatiran tentang perusakan hutan dan ekosistem akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.
Salah satu kebijakan yang menuai sorotan tajam adalah pemberian izin konsesi lahan kepada perusahaan-perusahaan besar, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Kebijakan ini dianggap bertentangan dengan semangat pelestarian lingkungan yang selama ini menjadi kebanggaan Raja Ampat. Padahal, wilayah ini merupakan rumah bagi ribuan spesies laut, burung, serta flora dan fauna endemik yang tak ditemukan di tempat lain.
SUMBER GAMBAR : KILAUBERITA
Data dari berbagai lembaga lingkungan menunjukkan bahwa pembukaan lahan untuk kelapa sawit dan tambang nikel telah menyebabkan deforestasi signifikan di beberapa bagian Raja Ampat. Pohon-pohon raksasa yang berusia ratusan tahun ditebang demi memperluas area industri. Akibatnya, tidak hanya habitat satwa liar yang rusak, tetapi juga tatanan sosial masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari hutan dan laut ikut terganggu.
Kebijakan ini juga mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Banyak warga lokal yang mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atau bahkan tidak mengetahui bahwa tanah ulayat mereka telah dialihkan ke pihak korporasi. Ini jelas bertentangan dengan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap proyek pembangunan yang menyangkut tanah adat.
Lebih ironis lagi, pemerintah justru kerap menggunakan narasi pembangunan dan kesejahteraan ekonomi sebagai pembenaran atas perusakan lingkungan. Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa model pembangunan yang berbasis eksploitasi sumber daya alam secara masif tidak membawa manfaat signifikan bagi masyarakat lokal. Sebaliknya, mereka justru menjadi korban marginalisasi, kehilangan sumber penghidupan, dan harus menghadapi dampak ekologis jangka panjang.
SUMBER GAMBAR : KILAUBERITA
Aktivis lingkungan dan tokoh masyarakat mengatakan Kebijakan Kontroversial di RajaAmpat membuat adat kita kini semakin gencar menyuarakan penolakan terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan lingkungan tersebut. Mereka mendesak pemerintah untuk segera meninjau ulang izin-izin yang sudah dikeluarkan, serta memperkuat perlindungan terhadap kawasan hutan dan laut Raja Ampat. Langkah-langkah konservasi berbasis kearifan lokal dan partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas.
Raja Ampat bukan sekadar aset pariwisata, tetapi juga simbol penting keberagaman hayati dunia. Menyelamatkan hutan dan ekosistemnya bukan hanya soal menjaga keindahan alam, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang. Sudah saatnya pemerintah berhenti menempatkan keuntungan ekonomi jangka pendek di atas kelestarian alam dan hak masyarakat adat.
Baca Juga : Lelang KPK Honda CR-V Mulai Rp 8 Jutaan, Simak Daftar nya