KilauBerita, 28 Juni 2025 — KPK Berpeluang Panggil Bobby Sarat Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut , Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyorot kasus dugaan korupsi yang menyeret nama-nama besar di Sumatera Utara. Kali ini, giliran proyek pembangunan jalan di wilayah Sumut yang menjadi sorotan, dengan nilai proyek fantastis yang mencapai lebih dari Rp 231,8 miliar. Menariknya, KPK juga membuka kemungkinan untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, apabila penyelidikan mendalam menemukan indikasi keterlibatan.
Dugaan Korupsi di Balik Proyek Infrastruktur Strategis
Pembangunan infrastruktur, yang seharusnya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas masyarakat, justru diduga dijadikan ladang praktik kotor oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. KPK mengungkapkan bahwa proyek-proyek tersebut dijalankan oleh dua instansi besar, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut serta Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut.
Hingga kini, lima orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari kalangan pejabat pemerintah, ada nama TOP, Kepala Dinas PUPR Sumut; RES, Kepala UPTD Gunung Tua; serta HEL, yang menjabat sebagai Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sementara itu, dari pihak swasta, ada dua pimpinan perusahaan yang terlibat, yaitu KIR, Direktur Utama PT DNG, dan RAY, Direktur PT RN.
KPK Siap Lacak Semua Jalur Dana
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi
pembangunan jalan di Mandailing, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (28/6/2025)
KPK Berpeluang Panggil Bobby, Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/6/2025), Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa penyidik akan menelusuri seluruh aliran dana dengan pendekatan follow the money.
“Kami akan terus telusuri uangnya mengalir ke mana saja. Jika aliran tersebut mengarah kepada tokoh-tokoh penting, termasuk kepala daerah, tentu akan kami tindak lanjuti,” jelas Asep.
Ia menegaskan bahwa dalam penegakan hukum, tidak akan ada pihak yang kebal. Semua yang terindikasi terlibat akan diminta keterangan, termasuk Gubernur Sumatera Utara.
“Kami tak akan pandang bulu. Siapa pun yang diduga mengetahui atau menerima aliran dana haram, tentu akan dipanggil dan dimintai klarifikasi,” tambahnya.
Baca Juga : Lion Air Terapkan Aturan Baru Bagasi Mulai 17 Juli 2025
KPK Berpeluang Panggil Bobby : Proyek Bernilai Miliaran yang Jadi Sasaran OTT
KPK sebelumnya telah melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus ini. Operasi pertama dilakukan pada proyek-proyek yang dijalankan oleh Dinas PUPR Sumut, yang melibatkan sejumlah proyek dengan total nilai ratusan miliar rupiah, di antaranya:
-
Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – SP. Pal XI Tahun 2023 senilai Rp 56,5 miliar
-
Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – SP. Pal XI Tahun 2024 dengan anggaran Rp 17,5 miliar
-
Rehabilitasi jalan dan penanganan longsor tahun 2025 di lokasi yang sama
-
Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – SP. Pal XI Tahun 2025 sebagai lanjutan proyek sebelumnya
OTT kedua difokuskan pada proyek-proyek pembangunan jalan yang dikerjakan oleh Satker PJN Wilayah 1 Sumut, antara lain:
-
Proyek Jalan Sipiongot – Batas Labusel, senilai Rp 96 miliar
-
Pembangunan Jalan Hutaimbaru – Sipiongot, dengan nilai proyek Rp 61,8 miliar
Total nilai proyek dalam dua operasi tersebut mencapai angka fantastis: Rp 231,8 miliar, menjadikannya salah satu kasus korupsi proyek jalan terbesar yang pernah diusut KPK dalam beberapa tahun terakhir.
Dugaan Aliran Uang Mengarah ke Tokoh Penting?
Potret ilustrasi tindakan suap/gratifikasi dalam proyek strategis di Sumut
Meski hingga kini belum ada pernyataan resmi mengenai keterlibatan Gubernur Bobby Nasution, KPK mengisyaratkan bahwa jika terdapat indikasi kuat keterlibatan pejabat tinggi, mereka akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan. Asep Guntur menyatakan bahwa prinsip KPK tetap pada transparansi dan akuntabilitas, serta tidak segan untuk memanggil siapa pun yang terkait, apalagi jika posisi mereka berpotensi strategis dalam proyek tersebut.
Langkah kerja sama dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) juga sedang dilakukan guna memetakan lebih rinci aliran dana dari proyek-proyek tersebut.
KPK Berpeluang Panggil Bobby, Respons Masyarakat dan Desakan Transparansi
Kasus ini menyita perhatian publik, terutama karena menyangkut nama gubernur yang juga menantu Presiden Joko Widodo. Netizen dan masyarakat sipil pun mulai mendesak KPK agar menegakkan hukum secara adil tanpa intervensi politik. Lembaga-lembaga antikorupsi dan pengamat hukum turut menyuarakan pentingnya independensi KPK dalam menangani kasus yang berpotensi menyentuh pejabat elite.
“Rakyat hanya ingin keadilan. Siapa pun yang terlibat, baik pejabat lokal maupun pusat, harus diproses. Apalagi ini menyangkut uang rakyat,” kata Aditia, aktivis antikorupsi dari Medan.
Kesimpulan: Menanti Langkah Tegas KPK
Publik kini menanti keberanian dan konsistensi KPK dalam menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Jika memang terdapat keterlibatan Gubernur Bobby Nasution atau tokoh-tokoh lain di balik proyek raksasa ini, masyarakat berharap hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.
Dengan nilai proyek yang sangat besar dan banyaknya pihak yang sudah terjerat, langkah KPK untuk membuka kemungkinan pemanggilan pejabat tertinggi daerah Sumut menjadi sinyal bahwa penyidikan kali ini akan serius dan menyeluruh. Akankah Bobby Nasution ikut terseret dalam pusaran kasus ini? Waktu dan transparansi KPK yang akan menjawabnya.