KilauBerita , Jakarta – Penerima Bansos Terlibat Judol info dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan mengejutkan terkait maraknya aktivitas judi online (judol) di wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan data yang dikumpulkan sepanjang tahun 2024, sebanyak 602.419 warga Jakarta diketahui terlibat dalam praktik perjudian daring tersebut. Lebih mencengangkan, 15.033 di antaranya merupakan penerima bantuan sosial (bansos).
Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa total nilai transaksi deposit yang dilakukan oleh seluruh pemain judol di Jakarta mencapai angka fantastis, yakni Rp 3,12 triliun. Jumlah tersebut tercatat dari 17,5 juta kali transaksi dalam kurun waktu satu tahun.
“Berdasarkan data PPATK, terdapat 602.419 orang warga DKI Jakarta yang tersebar di lima kota dan satu kabupaten yang teridentifikasi sebagai pemain judi online sepanjang tahun 2024. Total transaksi mencapai Rp 3,12 triliun dari 17,5 juta transaksi,” kata Ivan dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (26/7/2025).
Dari jumlah itu, sebanyak 15.033 orang tercatat sebagai penerima bansos yang tetap aktif bermain judol. Aktivitas perjudian dari kelompok penerima bansos ini menyumbang sekitar Rp 67 miliar, dari total 397 ribu transaksi.
“Total transaksi dari kelompok penerima bansos yang main judol mencapai Rp 67 miliar dengan 397 ribu transaksi selama 2024,” tambah Ivan.
KilauBerita,Temuan Penerima Bansos Terlibat Judol menyoroti tidak hanya persoalan perjudian online sebagai masalah sosial, tetapi juga menyangkut aspek moral dan etika pemanfaatan bantuan sosial dari pemerintah. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dasar justru dialihkan ke aktivitas ilegal.
Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan mengambil langkah tegas, khususnya terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam praktik tersebut. Menurutnya, judi online bukan lagi hanya menjadi masalah daerah, melainkan persoalan nasional yang harus segera ditangani secara menyeluruh.
“Judol ini sudah menjadi persoalan nasional, bukan hanya persoalan di Jakarta. Tapi memang Jakarta salah satu provinsi dengan angka yang cukup besar,” ujar Pramono di Balai Kota, Kamis (24/7/2025).
Ia menegaskan, bagi ASN DKI yang terbukti bermain judol, tidak akan diberikan promosi jabatan dan akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
“Saya sudah perintahkan Inspektorat DKI untuk menindaklanjuti data dari PPATK. Jika ada ASN yang terlibat, akan dilakukan pembinaan. Kalau masih bisa diperbaiki ya kita bina, tapi kalau tidak bisa, pasti akan ada sanksi,” tegas Pramono.
Pemprov DKI saat ini tengah bekerja sama dengan PPATK untuk memverifikasi data dan mengidentifikasi para pelaku, terutama yang berasal dari kalangan pegawai pemerintahan. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemberantasan judi online yang kini telah menyentuh semua lapisan masyarakat.
Baca Juga : Penipuan Kontrakan Fiktif Bekasi Rugikan 77 Warga hingga 7,5M
