KilauBerita – Jakarta — Muktamar PPP Diwarnai Bentrokan dan Agenda Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9/2025), berubah ricuh hingga menelan korban luka. Sejumlah kader partai berlambang Kabah itu terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah terjadi bentrokan di tengah jalannya forum.
Keributan berawal tak lama setelah rangkaian pembukaan muktamar selesai. Perdebatan sengit mengenai jalannya sidang memicu adu argumen antar-kader. Situasi yang awalnya panas berubah menjadi chaos ketika sebagian peserta tak mampu menahan emosi. Kursi dilaporkan sempat dilempar, dan adu jotos tak terhindarkan.
Beberapa kader mengalami luka di bagian kepala dan wajah akibat benturan benda tumpul. Tim medis yang disiagakan di lokasi segera melakukan pertolongan pertama, sebelum korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan lanjutan.
Ketua Umum PPP terpilih, Muhammad Mardiono, menyesalkan insiden yang mencoreng jalannya muktamar. Ia menegaskan bahwa partai tidak akan tinggal diam dan siap menempuh langkah hukum.
“Beberapa kader kami mengalami cedera cukup serius. Ada yang luka di kepala, ada pula di bagian bibir. Ini jelas tindakan tidak bertanggung jawab, dan kami akan membawa masalah ini ke ranah hukum,” tegas Mardiono usai pengumuman hasil sidang.
KilauBerita – Menurut Mardiono, sejak awal sudah terlihat adanya pihak-pihak yang mencoba mengganggu jalannya forum tertinggi PPP tersebut. Ia bahkan menduga ada upaya sistematis untuk memaksakan kehendak dengan cara memicu keributan. “Panitia sudah mengantongi rekaman CCTV, dan bukti-bukti itu akan kami serahkan ke aparat penegak hukum untuk masalah kasus Muktamar PPP Diwarnai Bentrokan ini ,” tambahnya.
Sementara itu, pimpinan sidang muktamar, Amir Usmara, memastikan bahwa keputusan aklamasi untuk menetapkan Mardiono sebagai ketua umum telah diambil sebelum kericuhan terjadi. Menurutnya, proses itu sah secara konstitusional sesuai dengan AD/ART partai. “Keputusan sudah diketok sebelum konflik pecah. Jadi hasil muktamar tetap sah,” ujarnya.
PPP melalui panitia muktamar juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader dan publik atas insiden yang tidak diinginkan tersebut. Mereka menegaskan bahwa forum muktamar seharusnya menjadi ruang musyawarah yang demokratis, bukan arena kekerasan.
Meski sempat diwarnai kericuhan, jalannya muktamar tidak dihentikan. Agenda lanjutan seperti pembentukan tim formatur serta penyusunan program kerja kepengurusan baru tetap berjalan sesuai jadwal. Namun, aparat keamanan kini diturunkan lebih ketat guna mencegah bentrokan susulan.
Insiden ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan internal PPP. Publik pun menyoroti lemahnya mekanisme pengamanan dan manajemen konflik di tubuh partai Islam tertua di Indonesia tersebut. Para pengamat menilai, kejadian seperti ini bisa merusak citra PPP yang selama ini mengusung semangat persatuan dan kerukunan.
Ke depan, banyak pihak menuntut agar PPP melakukan evaluasi menyeluruh. Bukan hanya soal pengamanan kegiatan, tetapi juga mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat di internal. Jika tidak, dikhawatirkan perpecahan akan semakin dalam dan kepercayaan publik terhadap partai semakin menurun.
Muktamar yang semestinya menjadi momentum konsolidasi besar-besaran bagi PPP justru meninggalkan catatan kelam. Kini, sorotan tertuju pada langkah partai dalam menyelesaikan kasus hukum, meredam konflik internal, dan memastikan bahwa agenda demokrasi internal tak lagi ternodai oleh kekerasan.
Baca Juga : 35 Siswa Keracunan Diduga Akibat Roti MBG di Lampung Timur
