KilauBerita – Propam Mabes Polri Ambil Alih Pemeriksaan Propam Polda Sumut
Propam Mabes Polri Ambil Alih Pemeriksaan Kabid Propam Polda Sumut
Propam Mabes Polri Pengambilalihan pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri terhadap Kabid Propam Polda Sumatera Utara bukan sekadar langkah administratif. Ini sinyal tegas bahwa kasus yang menyentuh ranah pengawasan internal tidak boleh ditangani setengah hati. Ketika aparat yang bertugas menjaga disiplin justru diduga melanggar aturan, institusi otomatis bergerak lebih cepat dan lebih dalam. KLIK DI SINI KILAU4D
Kasus ini bermula dari mencuatnya laporan dugaan penyimpangan yang menyeret nama Kabid Propam Polda Sumut. Informasi tersebut awalnya hanya beredar sebagai percakapan di internal, namun semakin lama semakin menguat karena banyaknya titik yang perlu dipertanyakan. Situasi seperti ini mustahil dilepas begitu saja. Propam di tingkat Polda memang memulai pemeriksaan, tetapi melihat posisi terperiksa yang merupakan pejabat inti di struktur pengawasan daerah, Mabes Polri turun langsung untuk memastikan investigasi berjalan tanpa tekanan, tanpa konflik kepentingan, dan tanpa ruang kompromi.
Sejak Propam Mabes Polri turun tangan, jalur pemeriksaan langsung berubah arah. Mereka mengambil alih seluruh rangkaian proses: mulai dari pemeriksaan awal, pendalaman bukti, penelusuran rekaman, dokumen, komunikasi, hingga pemanggilan pihak-pihak yang diduga terlibat. Ada alasan kenapa langkah ini penting — jika pemeriksaan tetap ditangani level daerah, akan selalu ada kemungkinan tarik-menarik kepentingan yang membuat hasil tidak objektif. Inilah kenapa institusi besar seperti Polri punya mekanisme “ambil alih” untuk kasus-kasus yang melibatkan pejabat sensitif.
Langkah tersebut juga memberikan pesan kuat kepada publik. Di era digital sekarang, suara masyarakat bisa bergerak lebih cepat daripada birokrasi. Ketika dugaan penyimpangan mencuat di permukaan, institusi harus menunjukkan bahwa mereka transparan dan tidak ragu memeriksa orang-orang mereka sendiri. Mengambil alih pemeriksaan dari tingkat Polda ke tingkat Mabes berarti Polri ingin memastikan semua proses dilihat secara nasional, bukan hanya lokal. Ini bukan sekadar menjaga nama baik, tetapi menjaga kepercayaan publik yang semakin kritis.
Seiring dengan pemeriksaan yang berlangsung di Jakarta, beberapa personel yang berkaitan dengan kasus ini juga turut diperiksa. Mabes Polri tidak mau menyentuh hanya satu titik. Mereka membongkar seluruh struktur kasusnya, memastikan tidak ada pihak yang luput. Mulai dari rekan kerja, anggota yang merasa dirugikan, hingga pejabat lain yang mungkin punya hubungan dengan perkara tersebut. Apapun yang ditemukan dalam proses ini berpotensi menjadi pintu masuk ke pemeriksaan lanjutan.
Polda Sumut sendiri menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Mabes Polri. Mereka sudah menonaktifkan Kabid Propam sebagai bentuk menjaga objektivitas selama pemeriksaan berlangsung. Ini prosedur standar, tetapi tetap krusial. Seseorang yang sedang diperiksa dalam masalah internal memang tidak boleh tetap berada pada posisi strategis yang memungkinkannya mempengaruhi proses atau menekan pihak lain.
Di sisi lain, pengambilalihan ini juga memperlihatkan bahwa Mabes Polri sedang mendorong standar baru dalam penegakan disiplin internal. Tidak cukup hanya menindak. Mereka ingin menunjukkan bahwa setiap laporan akan ditangani secara profesional, terukur, dan tidak pandang bulu. Bahkan pejabat pengawas pun bisa diperiksa bila ada dugaan pelanggaran. Inilah bentuk reformasi yang pelan tapi nyata.
Apapun hasil akhirnya, langkah Mabes Polri mengambil alih pemeriksaan menunjukkan bahwa mereka mau bergerak cepat dan tidak ingin membiarkan opini liar berkembang tanpa arah. Pemeriksaan ini masih berjalan dan belum masuk pada kesimpulan akhir, tetapi setidaknya publik bisa melihat bahwa prosesnya terbuka dan dilakukan oleh level tertinggi.
Kasus ini juga sekaligus menjadi pengingat keras bagi seluruh pejabat internal: posisi di bidang pengawasan bukan perisai dari hukum. Justru, standar moral dan tanggung jawab mereka jauh lebih tinggi daripada anggota biasa. Ketika ada dugaan penyimpangan, institusi wajib bersikap lebih tegas.
Pada akhirnya, apa pun hasil pemeriksaan Mabes Polri nanti, publik berharap proses ini menjadi momentum untuk memperkuat integritas Propam di seluruh Indonesia. Kepercayaan rakyat tidak dibangun dari slogan, tetapi dari tindakan nyata seperti ini—tindakan yang menunjukkan bahwa penegakan hukum dimulai dari tubuh institusi itu sendiri.
