KilauBerita, 4 Agustus 2025 – Utang Paylater Warga RI Naik Tajam Di Tahun 2025 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan lonjakan signifikan dalam penggunaan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau yang dikenal sebagai paylater di Indonesia. Berdasarkan data per Juni 2025, baki debet kredit BNPL yang dilaporkan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) meningkat drastis sebesar 29,75 persen year-on-year (yoy), mencapai Rp 22,99 triliun dengan jumlah rekening mencapai 26,96 juta akun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Juli 2025 bahwa tren ini menunjukkan adopsi layanan BNPL oleh masyarakat semakin luas, terutama didorong oleh kemudahan akses digital dan meningkatnya belanja online.
Kredit Perbankan Tetap Stabil
Meski Utang Paylater Warga RI Naik Tajam Di Tahun 2025 secara keseluruhan kredit perbankan tumbuh 7,77 persen yoy pada Juni 2025 menjadi Rp 8.059,79 triliun. Dian menyebutkan bahwa profil risiko perbankan tetap terjaga dan pertumbuhan kredit masih dalam kondisi sehat.
Jika dilihat berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit terbagi sebagai berikut:
-
Kredit Investasi: tumbuh tertinggi sebesar 12,53 persen yoy.
-
Kredit Konsumsi: meningkat 8,49 persen yoy.
-
Kredit Modal Kerja: naik 4,45 persen yoy.
Bank Swasta Nasional Mendominasi
Dari sisi kepemilikan, bank umum swasta nasional domestik mencatatkan pertumbuhan kredit paling tinggi, yakni 10,78 persen yoy. Sementara itu, kategori debitur juga mengalami kenaikan dengan rincian:
-
Kredit Korporasi: naik 10,78 persen.
-
Kredit UMKM: hanya tumbuh 2,18 persen, menunjukkan masih perlunya dorongan untuk pemulihan kualitas kredit UMKM.
Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Sektor
Beberapa sektor ekonomi mencatatkan pertumbuhan kredit dua digit, di antaranya:
-
Pertambangan dan Penggalian: naik 20,69 persen yoy.
-
Sektor Jasa: meningkat 19,17 persen yoy.
-
Transportasi dan Komunikasi: tumbuh 17,94 persen yoy.
-
Listrik, Gas, dan Air: naik 11,23 persen yoy.
Dana Pihak Ketiga dan Suku Bunga
Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh 6,96 persen yoy, meningkat dari Mei 2025 yang hanya 4,29 persen yoy, dengan total mencapai Rp 9.329 triliun. Rinciannya:
-
Giro: naik 10,35 persen yoy.
-
Tabungan: meningkat 6,84 persen yoy.
-
Deposito: tumbuh 4,19 persen yoy.
Sejalan dengan penurunan BI Rate, suku bunga kredit perbankan juga mengalami penurunan. Rerata tertimbang suku bunga kredit turun 11 bps menjadi 8,99 persen, didorong oleh suku bunga kredit produktif yang lebih rendah.
“Dari sisi penghimpunan dana, rerata tertimbang suku bunga DPK juga mulai menurun dibandingkan bulan lalu,” ujar Dian.
Baca Juga : Tragis Pemotor Tewas Terlindas Truk di Cileungsi Setu Bogor
Likuiditas dan Ketahanan Perbankan
Industri perbankan pada Juni 2025 dinyatakan masih memiliki likuiditas yang memadai dengan rasio:
-
Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD): 118,78 persen (di atas ambang batas 50 persen).
-
Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK): 27,05 persen (di atas ambang batas 10 persen).
Selain itu, Liquidity Coverage Ratio (LCR) tetap terjaga di 199,04 persen, menunjukkan kekuatan likuiditas yang solid.
Kualitas Kredit Tetap Terjaga
Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) perbankan terpantau stabil:
-
NPL Gross: 2,22 persen.
-
NPL Net: 0,84 persen.
Sementara itu, Loan at Risk (LaR) mengalami penurunan menjadi 9,73 persen, mendekati kondisi normal sebelum pandemi COVID-19.
Permodalan Perbankan Kuat
Ketahanan perbankan Indonesia tetap solid dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) berada pada level tinggi 25,81 persen. Angka ini memberikan bantalan mitigasi risiko yang kuat bagi perbankan dalam menghadapi ketidakpastian global dan potensi guncangan ekonomi.
Tren BNPL dan Tantangan Ke Depan
Lonjakan utang paylater ini mengindikasikan bahwa perilaku konsumen Indonesia semakin terbiasa memanfaatkan fasilitas cicilan instan tanpa kartu kredit. Meski memberikan kemudahan dalam bertransaksi, OJK menekankan pentingnya literasi keuangan agar masyarakat dapat mengelola utang secara bijak dan menghindari risiko gagal bayar.
Ke depan, pengawasan terhadap layanan BNPL diperkirakan akan semakin diperketat, termasuk kebijakan penetapan bunga, biaya administrasi, dan mekanisme penagihan agar tidak membebani konsumen.
