KilauBerita – KATHMANDU , Situasi politik di Nepal memasuki fase genting setelah gelombang demonstrasi besar-besaran berhasil menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli. Militer Nepal kini mengambil alih kendali ibu kota Kathmandu dan memberlakukan pembatasan aktivitas ketat guna meredam kekacauan yang terjadi.
Menurut laporan AFP, tentara Nepal langsung menerapkan jam malam serta larangan berkegiatan di ruang publik pascademo yang berujung kerusuhan maut. Aparat dengan pengeras suara menyerukan ketenangan di tengah kekosongan politik yang melanda negara pegunungan Himalaya itu.
“Perintah larangan beraktivitas di ruang publik akan berlaku hingga pukul 17.00 waktu setempat hari ini, setelah itu akan diberlakukan jam malam di seluruh negeri mulai pukul 06.00 pada Kamis,” demikian pernyataan Tentara Nepal yang dikutip dari The Himalayan Times.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5343646/original/017268300_1757466527-4.jpg)
Tentara Patroli dan Ketegangan di Kathmandu
KilauBerita – Kondisi ibu kota terlihat mencekam. Pasukan bersenjata lengkap berpatroli di jalan-jalan utama. Mobil lapis baja tentara bergemuruh melewati sisa bangkai kendaraan dan gedung yang terbakar di berbagai titik kota. Kompleks pemerintahan Singha Durbar, yang menjadi pusat kantor kementerian, mengalami kerusakan parah. Gedung Kementerian Kesehatan dan Kependudukan, Mahkamah Agung, hingga beberapa kantor pemerintahan lainnya dilaporkan hancur.
Kekerasan massa juga menyasar simbol-simbol penting negara. Kediaman pribadi KP Sharma Oli, gedung parlemen, hingga kantor presiden turut menjadi sasaran pembakaran. Aksi tersebut menandai eskalasi protes yang sebelumnya berlangsung damai menjadi kerusuhan luas.
Korban Jiwa dan Latar Belakang Demo
Setidaknya 20 orang tewas dan hampir 350 orang lainnya mengalami luka-luka sejak Senin (8/9). Mayoritas korban merupakan anak muda yang menjadi motor utama perlawanan. Demo pecah setelah pemerintah memberlakukan larangan penggunaan media sosial, yang dianggap sebagai upaya membungkam kritik publik.
Gerakan yang dipimpin generasi muda Nepal, khususnya Gen Z, menuntut perubahan politik besar-besaran. Mereka menuduh pemerintahan Sharma Oli dan DPR gagal menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap aspirasi rakyat.
Upaya Dialog dan Transisi Politik
Panglima militer Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel, dalam pidatonya Selasa malam menyerukan masyarakat untuk tetap tenang. Ia menekankan pentingnya membuka ruang dialog agar krisis tidak semakin memburuk. Sigdel juga mengadakan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk perwakilan generasi muda yang selama ini menjadi penggerak protes.
Di tengah kekosongan pemerintahan, nama mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Shushila Karki (73), mencuat sebagai calon perdana menteri interim. Penunjukan Karki dipandang sebagai langkah kompromi untuk menjembatani kepentingan berbagai pihak sambil menunggu penyusunan pemerintahan transisi.
Masa Depan Nepal
Perkembangan di Nepal kini menjadi sorotan regional maupun global. Dengan posisi strategis di antara India dan Tiongkok, stabilitas politik Nepal memiliki dampak signifikan. Banyak pihak menilai, bagaimana militer dan elite politik menanggapi tuntutan generasi muda akan menentukan arah masa depan demokrasi Nepal.
Meski situasi masih penuh ketidakpastian, seruan untuk perdamaian dan dialog terus bergema. Bagi rakyat Nepal, terutama kaum mudanya, momentum ini bisa menjadi titik balik untuk merumuskan kembali arah demokrasi dan pemerintahan di negara Himalaya tersebut.
Baca Juga : iPhone 17 Rilis Super Tipis, AirPods Terjemah, Apple Watch Sehat
