Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar Ditahan KPK , Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi
KilauBerita.Jakarta, 8 Maret 2025 – Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Indra Iskandar, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan rumah jabatan. Penetapan tersangka ini terjadi setelah penyelidikan yang intensif dan pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proyek rumah dinas tersebut.
Indra Iskandar Ditangkap, KPK Mulai Proses Hukum
Indra Iskandar, yang juga menjabat sebagai Sekjen DPR sejak 2021, ditangkap pada hari Kamis, 6 Maret 2025, di Jakarta. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, KPK memutuskan untuk menetapkannya sebagai tersangka dengan dugaan terlibat dalam praktik korupsi, yang menyebabkan kerugian negara.
Menurut keterangan KPK, kasus ini bermula dari dugaan penggelembungan anggaran renovasi dan perawatan rumah jabatan DPR. KPK mengatakan telah mengidentifikasi sejumlah aliran dana yang tidak sesuai dengan prosedur pengelolaan anggaran yang ada.
KPK Bekerja Maksimal, Tegakkan Hukum
Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas kasus ini. “KPK akan bekerja keras untuk memastikan agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Kami berkomitmen untuk terus memberantas praktik korupsi yang merugikan negara,” ujarnya dalam konferensi pers pada Jumat, 7 Maret 2025.
Dalam proses penyelidikan, KPK juga telah memanggil sejumlah pejabat lainnya yang terlibat dalam proyek renovasi rumah dinas DPR. Beberapa saksi yang sudah diperiksa memberikan informasi yang mengarah pada penyalahgunaan anggaran.
Proses Hukum yang Berlanjut
Setelah penetapan tersangka, KPK akan segera melanjutkan proses hukum dengan melakukan penahanan terhadap Indra Iskandar. Selain itu, KPK juga berencana untuk menyita sejumlah barang bukti terkait dengan kasus ini.
Pihak DPR Menyampaikan Pernyataan
Pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan bahwa mereka akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Ketua DPR, Puan Maharani, dalam pernyataannya mengatakan, “Kami sangat menyesalkan kejadian ini dan berharap proses hukum bisa berjalan dengan adil. DPR akan terus mendukung upaya pemberantasan korupsi.”
Korupsi di Pemerintahan: Sebuah Keprihatinan
Kasus ini menjadi sorotan publik dan semakin memperkuat komitmen masyarakat untuk terus mengawasi tindakan korupsi di berbagai institusi pemerintahan. Berbagai pihak berharap agar proses hukum berjalan transparan dan dapat memberikan efek jera bagi pejabat yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi.
Tunggu Perkembangan Selanjutnya
KPK menjanjikan akan memberikan informasi terbaru terkait perkembangan kasus ini. Untuk mendapatkan update terkini tentang penegakan hukum, pembaca bisa mengunjungi situs resmi KPK atau mengikuti perkembangan berita di media terpercaya.
BACA JUGA : CERITA DEWASA PENUH GAIRAH DI SINI