Gangguan Ormas Terhadap Proyek Pabrik BYD di Subang Bisa Pengaruhi Kepercayaan Investor Asing
KilauBerita ,Subang, Jawa Barat — Pembangunan pabrik mobil listrik milik produsen otomotif asal Tiongkok, BYD (Build Your Dreams), di Kabupaten Subang kembali mendapat sorotan setelah dilaporkan mengalami gangguan dari sejumlah oknum yang diduga berasal dari kelompok organisasi masyarakat (ormas) dan preman setempat. Peristiwa ini memicu kekhawatiran akan citra investasi Indonesia di mata investor global.
Proyek senilai lebih dari Rp20 triliun tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menarik investasi industri kendaraan listrik (EV) dan menjadikan Indonesia sebagai hub manufaktur EV di kawasan Asia Tenggara. Namun, gangguan keamanan yang dilaporkan terjadi beberapa pekan terakhir mulai menimbulkan tanda tanya besar.
SUMBER GAMBAR : KILAUBERITA
Menurut sumber di lapangan, aksi penghadangan dan intimidasi terhadap pekerja dan subkontraktor proyek telah terjadi berulang kali. Para pelaku disebut meminta “jatah keamanan” dan mengklaim memiliki hak atas pengelolaan logistik dan tenaga kerja lokal. Beberapa peralatan bahkan sempat tertahan akibat adanya intervensi tidak resmi dari pihak-pihak yang mengaku sebagai pengelola wilayah.
Salah satu kontraktor proyek yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa tekanan dari kelompok ormas dan preman cukup intens. “Kami sudah laporkan ke aparat, tapi situasi di lapangan tetap sulit. Kami khawatir ini akan menghambat target penyelesaian pabrik,” ujarnya.
Pemerintah daerah dan aparat kepolisian telah diminta untuk turun tangan menangani situasi ini. Bupati Subang, Ruhimat, menyatakan pihaknya berkomitmen menjaga iklim investasi tetap kondusif. “Kami tidak akan mentolerir tindakan yang mengganggu proses pembangunan dan investasi strategis. Penegakan hukum harus dilakukan tegas,” katanya dalam pernyataan resmi.
BACA JUGA BERITA LENGKAP HARIAN DI SINI : KILAUBERITA
Namun, persoalan seperti ini bukan kali pertama terjadi dalam proyek-proyek strategis nasional. Banyak investor asing, termasuk dari Korea Selatan dan Jepang, telah menyuarakan kekhawatiran serupa terhadap persoalan non-teknis yang kerap menghambat kegiatan operasional.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal, menilai gangguan seperti ini bisa berdampak sistemik jika tidak ditangani secara serius. “Kepastian hukum dan keamanan menjadi indikator penting dalam keputusan investasi. Jika Indonesia tidak mampu menjamin keduanya, kita bisa kehilangan kepercayaan dari investor besar seperti BYD,” ujarnya.
Pabrik BYD di Subang direncanakan akan memproduksi kendaraan listrik untuk pasar domestik dan ekspor, serta menciptakan ribuan lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Keterlambatan dalam pembangunan fasilitas ini dapat berimbas pada rencana jangka panjang Indonesia dalam rantai pasok EV global.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi/BKPM menyatakan akan mengambil langkah tegas. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat agar investasi tidak diganggu oleh kepentingan sempit.
“Kalau ada oknum yang mengganggu investasi strategis, itu musuh bersama. Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan dunia karena ulah segelintir orang,” tegasnya.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya tata kelola investasi yang tidak hanya pro-bisnis, tetapi juga pro-keamanan dan pro-kepastian hukum. Indonesia dihadapkan pada pilihan: membenahi dari hulu atau mempertaruhkan peluang emas dalam industri masa depan.
Baca Juga : Kaka Pengendali Sabu-Sabu Diciduk di Apartemen Mewah PIK