Kerjar Target Menuju Nol Kemiskinan Ekstrem Misi Indonesia 2026 Pemerintah Indonesia menetapkan target ambisius: menuntaskan Misi Nasional Akhiri Kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Tanah Air pada tahun 2026. Misi ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Baca Juga : Info Seputar Sepak bola Terupdate Di sini
Misi Nasional Akhiri Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang hidup dengan pendapatan kurang dari 1,90 dolar AS per hari, atau sekitar Rp29.000, menurut standar Bank Dunia. Meski Indonesia telah mencatatkan berbagai kemajuan dalam menurunkan angka kemiskinan secara umum, persoalan kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah-daerah tertinggal dan terpencil.
Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem.
“Kami menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem di tahun 2026. Ini bukan sekadar angka, tapi soal kehidupan masyarakat kita. Kita ingin tidak ada lagi warga yang hidup dalam ketidakpastian pangan, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Jokowi dalam sebuah pidato resmi.
Untuk mencapai target ini Misi Nasional Akhiri Kemiskinan, pemerintah meluncurkan berbagai program lintas sektor. Program Perlindungan
Sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga
SUMBER GAMBAR : KILAUBERITA
Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) terus diperkuat. Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik di daerah tertinggal juga menjadi prioritas.
Selain program bantuan sosial, pendekatan pemberdayaan ekonomi juga digencarkan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong pengembangan potensi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pelatihan keterampilan, dan akses pembiayaan mikro untuk warga miskin.
Namun, tantangan tak sedikit. Data yang tidak mutakhir, keterbatasan anggaran, serta kesenjangan antarwilayah menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan—termasuk swasta dan masyarakat sipil—diperlukan agar program berjalan efektif.
Baca Juga : Tawuran Pelajar di Jakarta Satu Korban Nyawa Melayang Sia Sia
Para pengamat kebijakan menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan teknologi. Pemanfaatan big data dan integrasi sistem pendataan penerima bantuan diyakini bisa meningkatkan ketepatan sasaran serta efisiensi program.
Target 2026 memang ambisius, namun bukan mustahil. Keberhasilan Indonesia mengurangi kemiskinan ekstrem akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan nasional. Di balik angka nol persen itu, ada harapan baru bagi jutaan rakyat untuk hidup lebih layak, sehat, dan bermartabat.